banner 468x60

MEREDAM DUA KUTUB EKSTREMIS; PENCACI ULAMA DAN PEMAKI UMARA

 KAJIAN UTAMA
banner 468x60

Saat ini tidak ada yang lebih ramai dari pada sintimen yang dikeluarkan oleh dua kelompok yang berbeda haluan. Atau lebih tepatnya adalah ormas yang selalu menghujat pemimpin dan menghina ulama. Entah siapa yang berada di dua garis golongan mereka itu. Yang jelas kalau kita amati, baik di dunia nyata maupun yang berseleweran di medsos, semuanya mengarah terhadap perpecahan anak bangsa. Yang satunya dengan nada berapi-api sangat lihai dalam menyudutkan pemimpin bangsa. Sementara yang lain tak kalah ‘sedapnya’ dalam menggoreng isu-isu penghinaan terhadap ulama dan habaib. Jelasnya mereka itu sepertinya berada dalam satu rumpun.

Dengan tanpa menunjuk hidung, klaim dan vonis tidak memihak terhadap bangsa terus digaungkan oleh sebagian kecil kelompok. Dengan tensi agitasi yang sangat tinggi, mereka mengklaim bahwa keberadaan Pemerintah saat ini hanyalah pelayan Asing dan hanya mau nurut sama kelompok yang memeras terhadap kekayaan Indonesia. Bahkan yang paling parah adalah; Pemerintah bagian dari antek PKI. Namun ucapan dan klaim mereka itu tidak lalu dibuktikan secara konkret guna sebagai penguat persepsinya. Yang mereka lakukan hanya berkoar dan memainkan isu-isu provokatif sebagai senjata mengelabui umat. Padahal sudah menjadi rahasia umum, bahwa tudingan tersebut tidak lepas dari muatan politik yang ujung-ujungnya menguntungkan salah-satu partai politik.

Jika demikian adanya maka sangat ironi. Belum lagi provokasi-provokasi yang dimuat di media sosial yang seakan mengajak kita membangkang terhadap keberlangsungan Pemerintah yang sah menurut konstitusi. Hal tersebut terus berlanjut dengan tudingan sesat dan kafir terhadap para ulama yang dekat terhadap Pemerintah. Tokoh-tokoh sentral NU sering diilustrasikan dengan ‘penjahat’ akidah yang menurut mereka jelek sekali. Dahulu, ketika para kiai NU seakan ada di barisan mereka maka sangat dielu-elukan bahkan ditasbihkan sebagai kiai yang menjunjung nilai-nilai kebangsaan. Akan tetapi, ketika kiai tersebut merankul Pemerintah, lalu dengan tiba-tiba dihilangkan dari gambar deretan ‘ulama’ yang perlu dibela. Sungguh drama yang sangat naïf. Dalam waktu sekejap menjadi figur, lalu dihina hanya gara-gara tak sesuai selera.

Begiu juga dengan Pemerintah dan pendukungnya, janganlah bersikap arogan apalagi sampai meniadakan perjuangan para ulama dan habaib dalam membagun bangsa ini. Menuhankan Pemerintah sebagai lembaga tertinggi Negara tidaklah elok tanpa ada koreksi. Oleh karenanya, sangatlah perlu bagi Pemerintah untuk memahami ajaran Islam secara mendalam ketika hendak membuat kebijakan-kebijakan yang bersinggungan dengan ajaran Islam. Sikap tergesa-gesa seperti yang terjadi beberapa waktu lalu, semisal pemblokiran situs-situs Islam, pemblokiran akun ketua ormas dan ancaman kriminalisasi MUI telah melukai perasaan umat Islam. Sebab dalam kasus tersebut Pemerintah terkesan semena-mena, dan alergi terhadap Islam.

Hal tersebut belum perlakuan yang kurang adil dari Pemerintah. Ada banyak ketidakadilan yang rupanya terlontar dari ‘mulut’ Pemerintah. Semisal ada kelompok yang  menyuarakan syariat Islam, belum apa-apa sudah dianggap radikal. Ketika ada kelompok yang  bermaksud membasmi kemungkran, belum apa-apa sudah dianggap pemecah belah NKRI. Sementara para kelompok dan personal atau bahkan politikus yang mengancam NKRI malah dilindungi, atau kalau perlu ada pengamanan khusus. Sungguh perlakuan yang tidak adil. Pemerintah terkesan bungkam, sibuk dengan pencitraan sebagai modal untuk melanggengkan kekuasaan. Ini salah besar.

Dalam konteks ini perlu adanya jalan tengah untuk meredam hal-hal di atas. Dalam pemikiran Islam kontemporer, konsep ummatan wasathan sering disejajarkan atau diidentikkan dengan Islam washatiyah yakni Islam yang berada di tengah, tidak berada dalam kutub ekstrem dalam pemahaman dan pengamalan. Di kehidupan masyarakat Indonesia, hal itu diwujudkan oleh eksistensi NU dan Muhammadiyah sebagai ormas yang berada di jalan tengah. Sikap tengah mereka bukan hanya dalam aspek pengamalan agama ansich, melainkan juga dalam sikap sosial, budaya dan politik. Sehingga tidak heran, baik NU maupun MD selalu menjadi rujukan Pemerintah dalam mengambil kebijakan terkait dengan isu-isu kegamaan dengan tanpa menenyampingkan organisasi MUI yang mempunyai legal standing Pemerintah. Artinya tokoh-tokoh NU dan Muhammadiyah sangat akomodatif dan selalu mengontrol terhadap keberlangsungan roda pemerintahan sehingga gejolak-gejolak yang sengaja digoreng oleh sebagian kecil kelompok tidak dapat menggoyangkan keutuhan NKRI.

Saat ini keberadaan Indonesia tidak lagi menghadapi masalah pemahaman nilai-nilai kebangsaan. Tantangan lain yang sangat mengancam adalah paham radikalisme. Kelompok ekstrem membayang-bayangi NKRI. Di sini peranan kelompok yang mengambil jalan tengah seperti NU sangat dinantikan reaksinya. Bukan hanya dalam fatwa agamanya akan tetapi pengawalan terhadap keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai buah dari implikasi adanya serangan dari pihak luar terhadap eksistensi Pancasila yang sudah terbukti dapat menyatakan komponen bangsa ini, NU mengambil langkah tegas bagi kelompok yang bermaksud menelanjangi Pancasila. Sikap NU yang seperti ini memantik reaksi kurang senang, bahkan mendapat hinaan dari kelompok lain yang merasa ‘paling’ Islam. Para tokoh NU sering menerima hujatan dan sering divonis sebagai antek PKI. Lagi-lagi yang sedemikian ini adalah kelompok yang ‘lihai’ bermain demi kepentingan pragmatis namun beresembunyi di balik kepentingan umat.

Maka, setelah membaca keadaa bangsa saat ini, ada baiknya kita saling introspeksi diri. Merasa diri paling benar adalah arogansi sikap yang harus dibuang jauh-jauh. Mengkritik Pemerintah itu sah-sah saja, bahkan wajib jika memang sudah menyimpang dari jalur syariat Islam. Namun perlu diperhatikan juga anjuran syariat Islam yang lain, yaitu bersikap baik dan santun. Dengan arti, ketika Pemerintah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam misalnya, maka sampaikanlah saran dan kritik dengan santun, serta tidak usah dibumbui hujatan yang dapat memancing amarah orang banyak. Demikian juga, alangkah bijaksananya, ketika tidak sejalan dengan alur pemikiran seorang ulama dan habaib, apalagi tokoh-tokoh NU yang dianggap tidak sejalur dengan pandangannya, untuk selalu berdiaolog dan menjalin silaturrahim.

Perlu kiranya kita mengingat bahwa sepanjang sejarah peradaban manusia, kekerasan tidak akan pernah meluluhkan hati seseorang. Artinya jika sebagian kita hanya fasih dan sangat spesialis dalam tatanan hujat menghujat, sampai kapanpun tidak akan menemui solusi yang dapat diterima khalayak. Justru yang ada malah sebaliknya, yaitu saling menjelek-jelekan. Wal-‘iyâddzu bil-Lâh.

Sumber: Tabloid WargaNU edisi I Rabiul Akhir 1439

Penulis: Ahrori Dhofir

Editor: M. Abbas Busro

Related Posts

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.